KEKUATAN MASSA PERIFERAL DI BALIK PEMILIHAN GUBERNUR

KEKUATAN MASSA PERIFERAL

DI BALIK PEMILIHAN GUBERNUR¹

Oleh : SYAM HADIJANTO²

Bukan hanya cukup duduk, menikmati kekuasaan,

Bukan hanya cukup berbicara, berujung kebohongan

Tapi yang kami harapkan adalah sebuah sosok Putra Sang Fajar,

pemimpin yang lahir dan bekerja untuk rakyat

Pesta demokrasi masyarakat kota Jakarta telah berakhir dengan dilaksanakannya pemilihan gubernur DKI Jakarta yang berlangsung dalam 2 putaran, yang dimana dari hasil pemilihan baik putaran pertama dan kedua, pasangan Jokowi dan Ahok tampil cukup mengejutkan. Sebagai pasangan calon yang kurang begitu diunggulkan dalam bursa pemilihan, duet Jokowi-Ahok ini ternyata mampu mengungguli pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang diusung oleh 7 gabungan partai politik peraup 49% suara dalam pemilu 2009.

Berdasarkan hasil putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta yang dilaksanakan 20 september 2012, masyarakat kota Jakarta akhirnya dengan lantang memilih pasangan Jokowi-Ahok untuk memimpin kota jakarta kedepannya. Hasil ini tentunya mengejutkan banyak pihak, karena disamping hanya didukung oleh dua gabungan partai politik pengusung yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), pasangan Jokowi-Ahok ini juga kerap diterpa manuver politik melalui isu-isu yang muncul memanaskan situasi, baik itu berupa isu money politic (politik uang) sampai isu yang cukup sensitif berupa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Golongan) yang terjadi selama masa kampanye.

Dari kemenangan yang diperoleh oleh pasangan Jokowi-Ahok ini seolah telah mengisyaratkan kepada kita semua bahwa keluh kesah masyarakat kota Jakarta khususnya masyarakat Periferal yang cenderung terpinggirkan dalam proses dan struktur kekuasaan serta tidak menjadi variabel penting yang diperhitungkan dalam perumusan kebijakan, ternyata mampu membungkam dan menjungkirbalikkan seluruh opini kosong yang bermain didalam lakon sinetron bertajuk Pilgub DKI Jakarta, hal ini ditunjukkan dengan adanya fenomena masyarakat kota yang tidak lagi mengikuti instruksi dari partai politik dan seolah-olah menyajikan kepada kita semua sebuah pertunjukkan antara Rakyat Vs Partai Politik.

Sebagai sebuah massa politik, masyarakat periferal merupakan masyarakat lapisan bahwa yang cenderung dijuluki sebagai “penguasa tersembunyi” didalam lapisan masyarakat, yang sesungguhnya memiliki kekuatan yang cukup besar dan dapat mempengaruhi peta kekuatan politik yang terjadi didalam sebuah pemilihan umum, hal ini tentu harus menjadi sebuah catatan penting karena melalui pilgub DKI Jakarta ini akhirnya sebuah hegemoni besar dari partai politik yang mencengkram layaknya seekor gurita raksasa, ternyata mampu diruntuhkan oleh “penguasa tersembunyi” didalam lapisan masyarakat yang menginginkan sebuah perubahan dan perbaikan yang nyata dan bukan hanya sebuah janji kosong yang dikemas melalui sebuah visi dan misi yang semu bagaikan sebuah bumbu pemikat untuk meraih simpati masyarakat, yang sebenarnya hanyalah sebuah pragmatisme politik yang cenderung memasung roh demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan pilgub DKI Jakarta ini seharusnya bisa menjadi sebuah bahan evaluasi bagi pelaksanaan Pilgub di daerah lain, yang dimana pelaksanaan pesta demokrasi seharusnya tidak perlu dibumbui oleh sebuah isu SARA yang mengalir bagai sebuah lantunan syair indah nan merdu yang dapat menimbulkan perpecahan didalam masyarakat Indonesia yang berdiri didalam bangunan Pluralisme. Hadirnya isu SARA ini justru akan mempengaruhi sebuah stabilitas politik dan dapat merusak citra bhineka tunggal ika yang hanya akan berujung kepada terciptanya sebuah konflik horizontal didalam masyarakat Indonesia. Hal inilah yang kemudian harus kita hindari karena Pilgub sebagai sebuah alat demokrasi di tingkat lokal haruslah dijalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif, dan adil, serta harus benar-benar bisa menjadi suatu alat ukur yang sahih untuk menentukan kualitas demokrasi yang telah dibangun, serta dapat mengembalikan makna kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Salah satu pesan yang tersirat melalui pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta ini ialah dimana ditengah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang dibangun, masyarakat kota Jakarta masih bisa bersikap selektif dan tidak bersikap apatis terhadap pelaksanaan pesta demokrasi serta dapat menetralisir segala isu yang coba dimunculkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang hanya berusaha memanipulasi guna mendapatkan legitimasi semata, ini membuktikan bahwa kekuatan dari massa

periferal yang merupakan kaum minoritas atau kaum terpinggirkan ini telah bekerja didalam Pilgub DKI Jakarta melalui sebuah media transformasi suara, yang merupakan suatu geliat aksi bungkam yang dapat saja berkembang menjadi sebuah aksi yang lebih luas berupa gerakan aksi kolektif, manakala harapan yang mereka inginkan berujung dengan kekecewaan yang mendalam, maka sudah selayaknya keberadaan dari masyarakat periferal ini perlu menjadi perhatian serius dari pihak pemerintah DKI Jakarta, dalam rangka menggerakkan roda pembangunan, karena massa periferal ini juga memegang peranan penting dalam stabilitas politik dan ekonomi

Hal inilah yang kemudian harus menjadi sebuah angin segar didalam pelaksanaan pesta demokrasi pada tataran lokal, dimana masyarakatlah yang akhirnya harus menjadi sebuah ujung tombak penentu dari berakhirnya sebuah lakon sinetron tersebut, sehingga masyarakat harus benar-benar menyadari perannya tersebut, sehingga hal ini dapat menjadi sebuah perbaikan terhadap kondisi demokrasi yang telah dibangun, karena suatu alam demokrasi yang sesungguhnya hanya akan tercipta melalui harmonisasi seluruh elemen yang terdapat didalam proses demokrasi tersebut. Sehingga kedepannya melalui sebuah pesta demokrasi di tingkat lokal ini, akan mampu melahirkan sebuah sosok figur pemimpin yang benar-benar bekerja serta mengabdi kepada rakyat, dan bukan mengabdi kepada salah satu kepentingan golongan semata, laksana lahirnya Putra Sang Fajar Jilid II.

1   Tulisan Ini Dimuat dalam Surat Kabar Umum Merdeka News edisi September 2012.

2 Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum.